Mengenai Saya

Foto Saya
klik website FISIP_UNIPAS http://fisip-unipas.com/

Minggu, 06 November 2011

KRITIKAL REVIEW TEORI PILIHAN PUBLIK “PUBLIC CHOICE THEORY”


Oleh Gede Sandiasa

Dari Jurnal Public Choice

Interest-group analysis in economic history

and the history of economic thought

Robert B. Ekelund Jr. · Robert F. Hébert

I. Pengantar

Pertarungan teori Public Choice menjadi bahan kajian yang menarik apakah teori ini merupakan idiologi semata ketimbang bukti nyata secara empiris dapat berlaku dalam praktik administrasi publik. Bersama ini penulis mencoba mengkritisi apa yang sudah secara tajam dikritisi oleh Robert B. Ekelund Jr. · Robert F. Hébert, berdasarkan hasil studi dari Ekelund dan Tollison, banyak terungkap dalam tulisan ini, dengan menampilkan berbagai kasus di beberapa negara seperti Inggris, Francis, Spanyol, perang Vietnam dan Perang Saudara Di Amerika Serikat dan Kasus “School” di Sparta. Membuktikan bahwa pilihan publik dapat menghasilkan pembelajaran yang pahit bagi mereka yang tidak memperoleh keuntungan dari teori ini. Secara umum kasus-kasus tersebut lebih mendekatkan pada pilihan publik yang berlaku pada “interest group” dalam hal ini pihak-pihak yang memenangkan pertarungan di kancah perpolitikan maupun di bidang ekonomi. Kendatipun sudah merupakan riview dari beberapa kasus penulis sebagai mahasiswa akan berusaha memahami dan menampilkan sisi kritisasi terhadap pemberlakuan teori berdasarkan pengalaman dan pengamatan empiris di negara kita. Semoga dapat menjadi bahan “impuls” bagi pemunculan diskusi kelas yang hangat yang dapat mendorong pada esensi pokok bahasan “teori pilihan publik” dan emperisme sebuah ilmu pengetahuan dapat ditelusuri.

II. Pendahuluan

Artikel ini meninjau kontribusi Bob Tollison untuk literatur ilmiah
di bidang terkait yang erat hubungannya dengan sejarah ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi, Tolison makan, tidur dan bernafas ekonomi terfokus, meskipun kemudian belajar pilihan publik dari pemenang Nobel James Buchanan pada M. University of Virginia, Tollison tidak pernah melepaskan minatnya dalam sejarah, atau dalam sejarah pemikiran ekonomi, yang dirangsang sebagian oleh Matius Stephenson, salah satu mentornya perguruan tinggi Wofford. Pembahasan hasil tulisan Tolison bersama lebih dari 500 penulis lainnya, dimana sebagian besar tulisan-tulisan tersebut adalah hasil karyanya sendiri. Dalam jurnal ini berusaha mengupas integrasi pilihan publik dan analisis kelompok kepentingan di bidang ke sejarawanan. Ini mengidentifikasi tema-tema penelitian menyeluruh dan merangkum temuan-temuan yang menjadi kunci utama publikasinya. Tollison menemukan cara untuk membawa unsur-unsur teori pilihan publik untuk menanggung berbagai aspek sejarah ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi. Ini perspektif publik pilihan didekatkan pada bidang sejarah ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi sebuah pendekatan unik dari pembelajaran yang diberikan oleh Tolison.

Beberapa yang kasus yang terungkap dalam tulisan ini, terutama berasal dari penyelidikan brilian dari Tolison dan Robert B. Ekelund Jr. Penelitian Tollison itu didasarkan pada pilihan publik dan kegiatan “interest group dan Ekelund tertuju pada sejarah pemikiran ekonomi. Ekelund dan Tollison beralasan bahwa jika perilaku perusahaan penerbangan komersial, kereta api dan utilitas publik di bawah peraturan di tahun 1970-an bisa dijelaskan dalam istilah ‘kelompok kepentingan’, prinsip yang sama harus mampu menjelaskan insiden sejarah lainnya yang melibatkan regulasi ekonomi, seperti akhir abad pertengahan merkantilisme. Pada dua hal ini mendorong keputusan untuk "merevisi" sejarah tentang standar merkantilisme yang mendominasi bidang sejarah ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi. Pembahasan yang komprehensif pada tulisan jurnal akan mengantarkan para pembaca pada esensi pilihan publik yang sebagian besar berpihak pada kepentingan kelompok tertentu bahkan tak satupun bukti empiris menunjukkan bahwa pilihan publik berlaku bagi keseluruhan citizen secara general apalagi kepada kelompok marginal, masyarakat kelas bawah.

III. Esensi Teory Public Choice

Pilihan Publik di awali setelah karya monumental Eli Hecksher (1931) berkenaan merkantilisme sebagai kumpulan ide-ide yang ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan utama, seperti halnya kekuasaan negara. Namun disisi lain Ekelund dan Tollison menolak interpretasi standar dari merkantilisme dan menawarkan alternatif. Buku pertama, Merkantilisme sebagai “Rent Seeking Society”: selanjutnya Peraturan Ekonomi dalam Perspektif Sejarah (Ekelund dan Tollison 1981) "melihat proses" regulasi ekonomi didorong oleh kepentingan individu, koalisi politik, atau keduanya; dan yang kedua, Ekonomi dipolitisir: Monarki, Monopoli dan Merkantilisme , diperpanjang pandangan ini kepada keprihatinan yang lebih luas perubahan institusional. Ekelund dan Tollison menemukan bukti baik di Heckscher dan dalam sumber-sumber lain yang bertentangan dengan pandangan bahwa merkantilisme a collection of ideas or the apotheosis of “state power” (hanyalah kumpulan ide atau pendewaan "kekuasaan negara).

Penggabungan analisis pilihan publik ke dalam interpretasi sejarah dari merkantilisme telah menghasilkan reaksi yang beragam, Kritik-kritik yang menolak aksioma kepentingan diri. misalnya John J. McCusker (2000) merasa sulit untuk percaya bahwa salah satu kekuatan pendorong utama dan kekal dari perubahan sejarah adalah perilaku mementingkan diri sendiri oleh kelompok kepentingan yang menggunakan pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap ekonomi. Selanjutnya dalam pemahaman tentang individu dan "sekolah" melalui kajian “school” pemikiran ekonomi didasarkan pada pendekatan umum yang sama, untuk analisis ekonomi yang sebelumnya telah disebutkan: pilihan publik, implikasi rasional analisis kepentingan, kepentingan kelompok dan interaksi politik dan peraturan.

Namun sejauh penelusuran penulis terhadap hasil bacaan pada jurnal ini, tidak ada pemahaman yang secara implisit disebutkan tentang “teori pilihan publik”, yang bisa digambarkan dari berbagai kasus dalam bacaan ini bahwa “teori pilihan publik” adalah sebuah teori yang masih berada dalam tataran konsep atau idiologi yang apabila diinginkan untuk memenuhi kepuasan dari setiap kepentingan individu dalam sebuah orgnaisasi atau negara. Teori pilihan publik juga banyak diilhami dari tulisan-tulisan Adam Smith yang mana mengunggulkan kebebasan individu, untuk mencapai puncak kesejahteraannya dengan memberikan kebebasan, untuk melakukan pilihan-pilihannya secara rasional. Kendatipun tidak dapat dibuktikan secara empiris bahwa dalam satu negara ataupun organisasi setiap orang dapat memilih dan melaksanakan kebebasannya sendiri, tanpa batas-batas negara, pengaruh kekuasaan dan kelompok kepentingan. Demikian juga terungkap dalam beberapa kasus dalam jurnal yang dibahas. Dari beberapa bacaan penunjang akan saya tampilkan beberapa pemahaman tentang teori ini.

Holcombe dan Dmitry Ryvkin, (2010), melalui sebuah ilustrasi sebagai berikut sebuah sastra substansial dalam pilihan publik menganalisis bagaimana pengambilan keputusan kolektif memilih di antara berbagai pilihan. Jika keputusan kelompok akan dibuat di antara pilihan A, B, dan C, pilihan mana yang akan kelompok pilih? Ini mengasumsikan anggota kelompok mengetahui hasil dari pilihan antara yang mereka pilih. Makalah ini tidak menganalisis bagaimana kelompok memilih di antara berbagai pilihan, melainkan bagaimana menentukan, apa hasilnya jika beberapa pilihan tertentu dipilih. Sebagai contoh, apa yang akan terjadi jika kelompok setuju untuk mengambil Sebuah pilihan?). Selanjutnya Reksulak (2010) menyebutkan bahwa pendekatan teori pilihan publik terhadap kebutuhan antitrust harus disandingkan dengan penuh semangat “public interest theory” (Teori kepentingan umum) yang berlaku pada sentimen di Eropa. Salah satu langkah menuju tujuan yang telah digariskan oleh Voigt (2006, hal 207) menggambarkan sebagai "kebijakan antitrust kuat" bahwa bersamaan menggabungkan tujuan penalaran ekonomi, kesadaran sumber daya dan pengakuan eksplisit "konsekuensi umum tentang kesejahteraan". Dalam karya yang lain Willian F Shugart II dan Fred S McChesney (2010) menyoroti tentang “kepentingan umum” sebagai berikut “pilihan publik ulama untuk menjelaskan perilaku individu dalam pengaturan alternatif non-pasar yang disediakan, positif diuji pada pemikiran ortodoks, sebagian besar normatif "kepentingan umum" penjelasan pemerintah, bisa juga bermanfaat diterapkan ke dunia kebijakan antitrust. Dalam konteks pemikiran munculpilihan publik” tentang lembaga administratif.

Dari bacaan utama dan penunjang ini, penulis kembali menegaskan tentang teori “pilihan publik” bahwa setiap individu dapat melakukan pilihan-pilihannya secara rasional, sehingga dalam penerapannyapun diharapkan tidak memiliki benturan pada pilihan-pilihan rasional dari pihak lain, dengan demikian maka penerapan teori pilihan publik mengaju pada pada hasil positif yang mengarah pada “kepentingan umum” yang kiblatnya pada “kesejahteraan umum”. Namun perlu hati-hati dan penyelidikan yang serius, bahwa pilihan-pilihan publik individu sulit rasanya bebas dari pemikiran-pemikiran ekonomi “non-pasar”, sehingga dapat menghasilkan ukuran-ukuran non ekonomi seperti kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan. Kalau boleh juga diperwakilkan bahwa kepentingan bermotif ekonomi “kebutuhan” tentu memerlukan keluasan dan kerarifan cara berpikir tentang motif tindakan manusia sebagai pribadi. Menurut Deliarnov (2006) “kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, disisi lain alat pemuas berbagai kebutuhan tersebut terbatas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas menyebabkan diperlukannya sebuah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi pada intinya mengajarkan bagaimana manusia atau sekelompok manusia membuat pilihan-pilihan terbaik, sebagaimana dikemukakan oleh Paul Sauelso (2001) “ilmu ekonomi adalah studi mengenai bagaimana orang dan masyarakat memilih, dengan tanpa menggunakan kekerasan, untuk memanfaatkan sumber-sumber daya produktif yang langka demi memproduksi berbagai komuditi dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, saat ini maupun di masa depan oleh berbagai orang dan kelompok dalam masyarakat”.

IV. Kasus-kasus Pertentangan dan Dukungan terhadap Public Choice

Kasus-kasus dalam jurnal ini menunjukkan bahwa bukti empiris tentang penerapan “teori pilihan publik” dapat terpenuhi manakala hasil penerapannya pada “kelompok kepentingan” terbukti. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah Publik yang mana? Dari beberapa kasus ditunjukkan bahwa “publik” dari kelompok pemenang, mayoritas, penguasa dan pengusaha” tak satupun menunjukkan bahwa “publik” itu pada kepentingan umum, yaitu kepentingan dari sebagian besar masyarakat atau kaum buruh yang terwakilinya. Untuk lebih jelasnya akan dibeberkan kasus-kasus sebagai berikut.

Dalam merkantilis Inggris, perdagangan dan bisnis diberikan status monopoli melalui satu dari tiga wilayah kerja: (1) undang-undang Parlemen, (2) paten proklamasi kerajaan dan surat, dan (3) keputusan dari Privy Council dari Perlindungan "Pengadilan Raja." Diberikan kepada tenaga kerja adalah produk dari koalisi pengrajin yang berhasil mengamankan undang-undang perlindungan, seperti Statuta artificers. Monopoli lokal dipercayakan pada Hakim JPS, dimana praktik “pilihan publik” orang-orang mengejar kepentingannya sendiri dan penerapannya umumnya berkorelasi dengan imbalan atas jasa yang diberikan, dan mereka menawarkan menguatkan bukti sejarah untuk kepentingan mereka. Akhirnya dua sistem pengadilan muncul, satu sejajar dengan raja dan lain selaras dengan DPR. Pada dasarnya masalah ini adalah: "yang memiliki hak untuk lembaga atau mengubah peraturan atas perdagangan, tenaga kerja dan perdagangan.

Aplikasi pilihan publik dan kepentingan kelompok lebih menjelaskan mengapa prinsip-prinsip sejarah merkantilisme salah satu bentuk yang paling efektif redistribusi kekayaan bertahan di Prancis dan Spanyol. Perancis mendirikan monopoli produk jadi (tembakau, garam, barang-barang mewah, tekstil, dan manufaktur domestik. Spanyol sangat menekankan pada sistem agraria dan ekstraksi sistem sewa dari sektor penghasil wol. Spanyol efektif dalam monopoli mengumpulkan sewa di input (Merino wol) sejumlah titik produksi dan distribusi. Selain itu, Spanyol mengeksploitasi otoritas dan kekuasaan Gereja Katolik Roma dalam mengelola peraturan pada produksi dan pertukaran, termasuk perdagangan internasional. Para Inkuisisi Spanyol, misalnya, digunakan untuk menghilangkan "Yahudi" kompetitif di semua bidang perdagangan, uang dan keuangan. Selanjutnya Anderson dan Tollison (1983b) menunjukkan bahwa abad pertengahan kelompok kepentingan yang relatif efisien dalam menciptakan dan menegakkan perjanjian kartel saat tekanan kompetitif hadir. Sebagai contoh, perusahaan yang didirikan "sindikat penjualan" agen penjualan umum dalam rangka untuk meningkatkan penjualan di kota-kota Inggris.

Gary Anderson, Tollison telah menekankan pada pilihan masyarakat dan analisis kepentingan kelompok di luar topik merkantilisme untuk ditempatkan sebagai subyek seperti Luddism (1986b), Perang Sipil Amerika (1991a) “Militer "membiarkan" sanksi terutama di daerah yang memiliki sejarah pemilihan Partai Republik, sehingga meningkatkan prospek pemilihan kembali Lincoln pada tahun 1864, dan mengubah jalannya perang” dan New Deal Roosevelt (1991b) “dicocokkan dengan "kebutuhan" dan kemiskinan., pola pengeluaran kongres yang disesuaikan dengan hasil pemilu”. Penanganan kematian di perang Vietnam (Goff dan Tollison 1987), Tollison difokuskan pada insentif politik. “medan kematian selama Perang Vietnam secara acak dialokasikan di seluruh negara. Mereka menunjukkan bahwa dukungan untuk perang atau, lebih tepatnya, kurangnya dukungan, berdampak pada tugas di medan perang”.

Selanjutnya, tentang individu dan "sekolah" pemikiran ekonomi didasarkan pada pendekatan umum yang sama, untuk analisis ekonomi yang sebelumnya telah kita sebutkan: pilihan publik, implikasi rasional analisis kepentingan, kepentingan kelompok dan interaksi politik dan peraturan. Para sponsor Jerman pada sistem universitas sangat otoriter, dengan janji politik menyoroti praktek akademisi. Kasus selanjutnya sebagai upaya untuk pelajaran dari Adam Smith, yaitu bahwa aksioma kepentingan berlaku untuk koalisi kelompok kepentingan swasta dan politisi serta individu. Undang-undang Pabrik 1833 (juga dikenal sebagai Undang-Undang Althorp itu) dilarang pekerja di bawah sembilan tahun di pabrik tekstil Inggris, dan membatasi jam kerja anak-anak antara usia sembilan dan tiga belas. Tidak terinspirasi oleh "kepentingan umum" begitu banyak hal yang oleh kepentingan pekerja dewasa, berusaha untuk menaikkan upah mereka dengan mengorbankan yang lebih muda, pengganti pekerja. Terancam oleh kemajuan teknologi di industri tekstil yang berdampak pada pengurangan upah secara bertahap dan pekerjaan, pemintal didukung pembatasan jam kerja.

V. Kritik Penulis dan Analisas Kasus Empiris di Indonesia

Coba kita menyimak peristiwa nyata yang sangat pelik dan merupakan kebijakan “buah simalakama” perubahan kenaikan harga BBM semasa pemerintahan SBY yang di mulai tahun 2005, dan beberapa kenaikan di tahun berikutnya. Sungguh sebuah “pilihan publik” dari pemikiran ekonomi penguasa yang memperhitungkan anggaran negara dengan perbandingan kenaikan harga minyak dunia. Eksistensi upaya mempertahankan keterpurukan negara dari pengaruh naiknya harga minyak dunia, akan ditantang oleh realitas ekonomi para pengusaha kecil yang memakai BBM maupun masyarakat Indonesia yang secara keseluruhan roda perekonomiannya digerakkan oleh BBM. Mampukah memberikan subsidi silang kepada publik “si miskin” lebih banyak. Hal ini juga memperpanjang diskursus tentang pencabutan subsidi bagi masyarakat “kepentingan publik” sampai saat ini. Sungguh sulit kiranya mengkampanyekan “pilihan publik” sampai beberapa tahun mendatang, karena di negara majupun di mana teori ini dikemukan tidak mampu terwujud yang dapat memuaskan dan meningkatkan kepuasaan kepentingan publik secara umum. Namun hal yang menggembirakan “pilihan publik” dapat menjadi sebuah konsep idiologi yang mampu mencerdas generasi bangsa tentang apa yang benar dan salah dalam praktik kebijakan publik, maupun alasan-alasan pembenar dari diambilnya sebuah kebijakan. Hal ini diakui oleh Down, Perlu adanya sebuah perangkat sistemik yang mampu mengeliminir kebijakan yang berpihak pada lembaga birokrasi ketimbang rakyat banyak , seperti yang disampaikan oleh Down (dalam Adi Sasono, 2008: 209) bahwa paradigma public choice, dianggap mampu memagari kecendrungan psikologis para birokrat yang lebih melayani dirinya sendiri ketimbang melayani kepentingan umum.

Disamping itu penempatan porsi yang besar pada sektor “pilihan publik” menghasilkan “inefisiensi” penyelenggaraan negara. Sebagai kasus yang lain dapat ditampilkan di Indonesia adalah pemilihan umum secara langsung, yang memberi kesempatan pada setiap individu warga negara untuk memaksimalkan pilihannya dalam sebuah arena politik. Perhelatan politik menyedot perhatian dan anggaran yang cukup besar pada setiap individu yang terlibat. Menurut analisis penulis ada beberapa potensi pemborosan dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, anggaran pemerintah melalui APBN yang terdistribusi pada sektor birokrasi dari tingkat pusat sampai pada di tingkat Desa dan pada penyelenggara pemilu dari KPU pusat sampai pada PPS ditingkat desa, bahkan sampai ke TPS. Sungguh dari sisi waktu dan anggaran yang terlibat untuk memenuhi “pilihan publik” sangat luar biasa, dimana pemilihan tidak diselenggarakan secara serempak, terjadinya di berbagai lini dari pemilhan legislatip (DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa yang tidak sedikit menghabiskan anggaran, seakan-akan negara ini hanya mengerjakan pemilihan umum. Kedua biaya kandidat atau “public interest” cukup bervariasi dan besar. Masing-masing kelompok atau individu memaksimalkan kepentingan untuk menjadi yang terbaik dan terpilih memerlukan cost yang tinggi. Ketiga yang memperihatinkan adalah terjadi pengorbanan kepentingan umum, yaitu masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung banyak terjadi komplik horinsontal diantara para konstituen, perusakan, intimidasi dan amuk masa seperti yang terjadi tahun 2009 di Bali, pertimbangan birokrasi pemerintah yang diletakkan pada wilayah pasar “publik” memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menghakimi keberadaan sebuah institusi yang tidak dapat melayani tuntutan pasar. Secara tidak langsung seringnya pemilihan dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat mengorbankan waktu kerja masyarakat miskin, dan kadang juga biaya tranport dan konsumsi menuju ke TPS. Lalu kemudian kita perhadapkan pada pertanyaan, Apakah hasil dari pemilihan langsung ini, dapat memuaskan semua kepentingan?.. perlu diingat “di atas kepentingan masih ada kepentingan lain yang lebih kuat”

Selanjutnya kita simak apa yang disampaikan dalam jurnal oleh Lars Magnusson (1994), memiliki kepentingan, sebagai intelektual "merkantilisme dengan pendekatan sejarah, yang mengarah pada penolakan langsung dari perspektif publik-pilihan. Teori merkantilisme didasarkan pada kepentingan kelompok, prinsip-prinsip rent-seeking (mencari keuntungan) harus ditinggalkan jika teori lain yang lebih baik hadir, sesuai dengan fakta-fakta penting dari perubahan institusional yang dapat dibuktikan. Kritik bisa mendapatkan tantangan serius untuk analisis merkantilisme sebagai rent-seeking society” jika mereka bisa menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan disahkan oleh politik perwakilan yang secara konsisten meningkatkan kesejahteraan umum dengan mengorbankan sedikit kepentingan khusus. Untuk saat ini tidak ada upaya tersebut telah terwujud (Ekelund dan Tollison 1997a). Teori diusulkan oleh Ekelund dan Tollison memiliki kekuatan menjelaskan peristiwa dunia nyata dalam hal motif kepentingan sendiri dan proses politik.

Berikut kritikan terhadap teori “pilihan publik” oleh beberapa penulis diantaranya, bahwa “ketika menganalisis jenis masalah pilihan publik, hal mungkin menarik untuk membuat asumsi berbeda tentang motivasi dari pejabat terpilih dan tentang berapa banyak yang diketahui mengenai bias-bias penasihat kebijakan, tetapi ketika melihat proses benar-benar bekerja, itu adalah realistis untuk mengasumsikan bahwa (1) pejabat terpilih tahu bias dan pendapat dari para penasehat kebijakan mereka gunakan, dan (2) bahwa pejabat terpilih memilih penasehat kebijakan yang pendapatnya mengenai masalah kebijakan yang merupakan cerminan pendapat mereka sendiri” (Holcombe & Dmitry Ryvkin, 2010). Analisis pilihan publik telah menunjukkan bahwa kelompok kepentingan memberikan pengaruh besar pada proses ini, tetapi ideologi anggota juga memainkan peran penting, dan anggota secara individu mencoba untuk mengarahkan kesaksian dalam dengar pendapat dan analisis staf pada suatu arah yang mendukung kebijakan yang mereka lewati. Ketika membandingkan model untuk sebuah realitas politik, tidak ada keraguan bahwa legislator membawa pendapat kebijakan mereka sendiri untuk mereka, dan bahwa mereka mencoba untuk memberlakukan undang-undang berdasarkan pendapat-pendapat mereka.

Menurut Reksulak (2010) “pelajaran dari aktivitas teori pilihan publik, bagaimanapun, disarankan hati-hati sehubungan dengan solusi yang mungkin, yang dapat mengalami gangguan politik, rentan terhadap benturan terorganisir dengan baik kelompok-kelompok kepentingan, dipengaruhi oleh interpretasi aktivis hukum oleh pengadilan dan salah arah oleh keinginan lembaga birokrasi. Selanjutnya, dalam ekonomi global, aktivitas penegakan antitrust semakin saling berhubungan di seluruh benua”. Selanjutnya Buchanan (2003) menyebutkan dalam kenyataan yang masuk akal, pilihan publik menjadi satu kumpulan teori-teori kegagalan pemerintah, sebagai sebuah offset untuk teori-teori dari kegagalan pasar, yang sebelumnya muncul dari teori ekonomi kesejahteraan. Atau, seperti judul ceramah di Wina pada tahun 1978, pilihan publik dapat diringkas oleh tiga kata deskripsi, 'politics without romance'. 'politik tanpa cinta'. Program pilihan publik penelitian ini lebih baik dilihat sebagai koreksi dari catatan ilmiah sebagai pengenalan sebuah ideologi anti-pemerintah. Terlepas dari setiap eksposur, bias ideologis analisis pilihan publik selalu membawa sikap yang lebih kritis terhadap nostrums terpolitisir untuk dugaan masalah sosial ekonomi. Pilihan publik hampir secara harfiah menjadi pasukan kritikus yang akan pragmatis dalam membandingkan pengaturan konstitusional alternatif, pelarangan apapun anggapan bahwa birokrasi koreksi atas kegagalan pasar akan mencapai tujuan yang diinginkan. Kritik lebih provokatif dari pusat pilihan masyarakat pada klaim bahwa itu adalah amoral. Sumber tuduhan ini terletak pada aplikasi untuk politik asumsi bahwa individu-individu di pasar berperilaku dengan cara yang mementingkan diri sendiri. Lebih khusus, model ekonomi perilaku termasuk bersih kekayaan, variabel eksternal terukur, sebagai kepentingan 'good' bahwa individu berusaha untuk memaksimalkan. Kecaman moral pilihan publik terpusat pada dugaan pemindahan unsur teori ekonomi untuk analisis politik. Pendapat ini juga didukung oleh Quiggin (1987) yang menyebutkan teori pilihan publik: yaitu, penerapan asumsi maksimisasi utilitas egoistis dengan perilaku politik “Egoistic Rationality”. Dalam kasus teori public choice. sikap ini akan membutuhkan perubahan mendasar, secara khusus, dalil egoisme individu harus ditinggalkan, atau setidaknya secara signifikan dimodifikasi. Beberapa pendekatan alternatif telah diuraikan di atas. Apapun pendekatan yang diadopsi, perhatian lebih dekat dengan fakta-fakta sangat penting.

VI. Kesimpulan

Penempatan pada pemuasan kepentingan individu melalui “pilihan publik” memiliki dampak positif dan negatif, secara kenyataan lebih bernuansa normatif idiologis sebagai ukuran alat untuk mengakaji apa yang benar dan apa yang salah dari dilaksanakannya pilihan publik, baik dalam tataran kebijakan negara maupun yang melandasi sebuah pilihan yang dilakukan oleh individu. Karena secara terapan “pilihan publik” tidak bisa menjamin secara benar-benar dapat memberikan pencerahan yang berpihak pada “kepentingan publik” atau keinginan dari sebagian besar “the voter” pada praktik kenegaraan. Dari beberapa kasus ditemukan percaturan politik melalui “kebijakan publik” lebih mengedepankan kepentingan kelompok tertentu (penguasa) atau ideologi “jargon” politik yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu yang berkepentingan untuk memperoleh simpati dan kemenangannya di masa mendatang, ketimbang pada “pilihan publik” yang sebenarnya yaitu mengejar kesejahteraan dan kepentingan umum. Namun demikian kita tidak perlu kecewa, karena karena kehadiran “teori pilihan publik” dapat menjadikan kerangka landasan dan batasan dari kerakusan sebuah kekuasaan yang mementingkan diri sendiri greed of a selfish power”, yang nantinya akan diperhadapkan pada kekuasaan yang lebih besar “pilihan publik rakyat (public choice of the people)” yang telah menjadi cerdas oleh jasa teori “public choice”.

Sumber Bacaan

Adi Sasono, 2008. Rakyat Bangkit Bangun Martabat. Pustaka Alpabet & Dekopin, Ciputa Tanggerang

Buchanan , James M. 2003. Public Choice: Politics Without Romance. Dalam Policy, the quarterly review of The Centre for Independent Studies. Spring 2003 http://www.cis.org.au/policy/spr03/polspr03-2.htm

Deliarnov, 2006. Ekonomi Politik. Erlangga, Surabaya

Ekelund Jr ,Robert B,& Robert F. Hébert, 2010. Interest-group analysis in economic history and the history of economic thought, dalam Jurnal Public Choice Public Choice (2010) 142: 471–480 Department of Economics, Auburn University, 404 Blake St., Auburn

Holcombe, Randall G. & Dmitry Ryvkin, 2010. Policy errors in executive and legislative decision-making dalam Jurnal Public Choice (2010) 144: 37–51, Department of Economics, Florida State University, Tallahassee

Quiggin, John 1987. Egoistic Rationality and Public Choice: A Critical Review of Theory and Evidence, Australian National University

Reksulak, Michael, 2010. Antitrust public choice(s). dalam Jurnal Public Choice (2010) 142: 385–406 School of Economic Development, Georgia Southern University, Statesboro

Shughart II , William F., & Fred S. McChesney, 2010. Public choice theory and antitrust policy. Dalam Public Choice (2010) 142: 385–406 Department of Economics, University of Mississippi, P.O. Box 1848, University, MS

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar